Perbedaan Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi BNSP

Sertifikat pelatihan adalah bukti bahwa seseorang telah mengikuti dan menyelesaikan sebuah program pelatihan, diterbitkan oleh lembaga penyelenggara kelas. Sertifikat kompetensi BNSP adalah bukti bahwa seseorang telah diuji dan dinyatakan kompeten terhadap standar kerja nasional, diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Singkatnya, yang pertama menjawab pertanyaan apakah Anda pernah belajar, sedangkan yang kedua menjawab pertanyaan apakah Anda terbukti mampu. Perbedaan sederhana itu berdampak besar pada cara sertifikat dibaca oleh perekrut, auditor sistem manajemen, dan panitia pengadaan.

Banyak karyawan dan bagian HRD baru menyadari perbedaannya ketika sebuah tender mensyaratkan personel bersertifikat kompetensi, sementara yang tersedia hanya sertifikat kehadiran pelatihan. Panduan ini membantu Anda memilih jalur yang tepat sejak awal.

Penerbit dan dasar hukum yang berbeda

Sertifikat pelatihan diterbitkan oleh lembaga pelatihan, baik lembaga swasta, unit diklat internal perusahaan, maupun balai pelatihan pemerintah. Isinya umumnya mencantumkan nama program, durasi, tanggal, dan penyelenggara. Tidak ada standar nasional tunggal yang mengatur bentuknya.

Sertifikat kompetensi memiliki pijakan hukum yang lebih tegas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebut bahwa pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 mengatur Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai otoritas yang melisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

Karena itu sertifikat kompetensi BNSP berlaku secara nasional dan dikenali lintas industri. Lembaga pelatihan tidak dapat menerbitkannya sendiri. Yang berwenang hanya LSP yang memegang lisensi untuk skema yang diujikan, dan penjelasan dasar alurnya bisa Anda baca di panduan dasar sertifikasi BNSP.

Proses mendapatkannya, kelas versus asesmen

Sertifikat pelatihan diperoleh dengan menghadiri kelas sampai selesai, kadang disertai tes akhir atau tugas. Ukurannya adalah kehadiran dan penyelesaian materi, sehingga hampir semua peserta yang mengikuti program dengan tertib akan menerimanya.

Sertifikat kompetensi diperoleh lewat uji kompetensi. Peserta mengisi formulir permohonan APL 01 dan asesmen mandiri APL 02, lalu asesor menilai bukti melalui portofolio, observasi praktik, tes tertulis, atau wawancara sesuai unit kompetensi pada skema. Hasilnya hanya dua, kompeten atau belum kompeten.

Pelatihan tetap penting dalam jalur ini, karena pelatihan berbasis kompetensi menyiapkan bukti yang nanti diperiksa asesor. Namun pelatihan bukan syarat mutlak. Praktisi berpengalaman bisa langsung mengajukan uji kompetensi selama bukti kerjanya memadai.

Tabel perbandingan untuk keputusan cepat

Perbedaan keduanya paling mudah dilihat bila disandingkan per aspek. Daftar berikut merangkum hal yang paling sering ditanyakan peserta dan bagian HRD saat menyusun anggaran pengembangan karyawan.

• Penerbit. Sertifikat pelatihan oleh lembaga pelatihan, sertifikat kompetensi oleh LSP berlisensi BNSP.
• Acuan. Sertifikat pelatihan mengacu pada silabus penyelenggara, sertifikat kompetensi mengacu pada SKKNI, standar internasional, atau standar khusus yang disahkan.
• Penilaian. Sertifikat pelatihan menilai kehadiran dan penyelesaian, sertifikat kompetensi menilai bukti kemampuan oleh asesor bersertifikat.
• Hasil. Sertifikat pelatihan hampir selalu terbit, sertifikat kompetensi hanya terbit bila peserta dinyatakan kompeten.
• Masa berlaku. Sertifikat pelatihan umumnya tidak kedaluwarsa, sertifikat kompetensi umumnya berlaku tiga tahun tergantung skema.
• Pengakuan. Sertifikat pelatihan dinilai menurut reputasi penyelenggara, sertifikat kompetensi diakui secara nasional dan sering menjadi syarat tender.

Dari daftar itu terlihat bahwa keduanya tidak saling menggantikan. Sertifikat pelatihan mencatat proses belajar, sedangkan sertifikat kompetensi mengesahkan hasilnya.

Perusahaan yang matang biasanya memakai keduanya. Karyawan baru mengikuti pelatihan untuk membangun kemampuan, lalu personel kunci diarahkan ke uji kompetensi ketika perannya menuntut pengakuan formal.

Situasi yang menuntut sertifikat kompetensi

Sertifikat kompetensi menjadi keharusan ketika regulasi atau kontrak menyebutnya secara eksplisit. Contoh yang sering muncul adalah prakualifikasi tender pemerintah dan BUMN, persyaratan tenaga ahli pada proyek konstruksi, dan audit sistem manajemen yang memeriksa kualifikasi personel.

Profesi pelatih dan penguji juga termasuk kelompok ini. Instruktur yang ingin mengajar pada program berbasis kompetensi lazim diminta memiliki sertifikat metodologi pelatihan, dan asesor wajib bersertifikat melalui skema seperti asesor kompetensi sebelum boleh menguji.

Perlu dicatat, bidang keselamatan kerja punya jalur ketiga, yaitu sertifikat dan lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan seperti Ahli K3 Umum. Jalur itu berbeda lagi dari BNSP, dan perbandingannya kami bahas di panduan sertifikasi Ahli K3 Umum.

Memeriksa keaslian sebelum menerima sertifikat

Bagian HRD sebaiknya memverifikasi sertifikat kompetensi yang dilampirkan kandidat. Sertifikat BNSP memuat nomor registrasi, nama LSP penerbit, nama skema, dan masa berlaku. Data itu bisa dicocokkan dengan LSP penerbit dan basis data BNSP.

Untuk sertifikat pelatihan, verifikasi lebih bergantung pada penyelenggara. Hubungi lembaga yang tercantum dan minta konfirmasi kehadiran peserta beserta silabus kelasnya. Lembaga yang kredibel akan menjawab dengan cepat dan menyimpan arsip peserta.

Waspadai tawaran sertifikat kompetensi tanpa uji, atau sertifikat yang terbit sebelum asesmen dilakukan. Proses yang sah selalu melibatkan asesor dan bukti kompetensi, sehingga sertifikat instan hampir pasti bermasalah saat diperiksa.

Memilih jalur yang tepat untuk tim Anda

Mulailah dari tujuan. Bila tujuannya meningkatkan keterampilan tim secara cepat, pelatihan reguler atau in-house sudah cukup. Bila tujuannya memenuhi syarat tender, regulasi, atau jenjang karier formal, rencanakan uji kompetensi sejak awal agar pelatihan menyiapkan bukti yang dibutuhkan asesor.

Untuk tim pelatih internal, kombinasi yang efektif adalah kelas Training of Trainers untuk membangun kemampuan mengajar, lalu dilanjutkan sertifikasi Training of Trainer BNSP bagi yang perannya menuntut pengakuan nasional.

Bagi yang mengelola kelas internal, skema Fasilitator Pelatihan BNSP juga layak dipertimbangkan. Jelajahi katalog program kami, atau hubungi tim GAS lewat WhatsApp untuk memetakan mana yang cukup dengan pelatihan dan mana yang perlu disertifikasi.