Analisis Kebijakan · KKNI Kualifikasi 5, 6, 7
Sertifikasi Kompetensi BNSP Analis Kebijakan Publik
Dapatkan pengakuan resmi atas kompetensi Anda dalam merumuskan, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan publik di berbagai tingkatan.
- Masa berlaku sertifikat
- 3 tahun
- Unit kompetensi diuji
- 9 unit
- Jangkauan tempat uji
- 92+ kota
- Metode asesmen
- Portofolio + praktik
GASTentangApa itu sertifikasi Analis Kebijakan Publik
Skema sertifikasi Analis Kebijakan Publik dirancang untuk menguji dan mengesahkan kompetensi individu dalam melakukan analisis kebijakan. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data, perumusan masalah, pengembangan alternatif kebijakan, hingga evaluasi dampak kebijakan.
Asesmen kompetensi dilakukan melalui serangkaian metode yang komprehensif, termasuk uji tertulis, observasi praktik kerja, dan wawancara. Peserta akan diminta untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi isu kebijakan, menyusun kerangka analisis, serta menyajikan rekomendasi yang berbasis bukti.
Tujuan utama dari sertifikasi ini adalah memastikan bahwa para analis kebijakan memiliki standar kompetensi yang diakui secara nasional, sehingga mampu memberikan kontribusi yang efektif dalam proses pembuatan kebijakan yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.
Untuk siapa skema ini
- Pegawai negeri sipil yang terlibat dalam perumusan kebijakan.
- Peneliti dan akademisi di bidang kebijakan publik.
- Konsultan kebijakan pada lembaga swasta atau organisasi non-pemerintah.
- Mahasiswa tingkat akhir atau lulusan baru dari program studi terkait.
- Praktisi yang ingin mengembangkan keahlian analisis kebijakan.
- Individu yang memiliki pengalaman kerja relevan di bidang kebijakan publik.
Peran yang didukung sertifikat ini
Mengapa sertifikasi Analis Kebijakan Publik penting
Sertifikasi ini sangat penting bagi para profesional yang berkecimpung dalam dunia kebijakan publik. Pengakuan resmi dari BNSP menunjukkan bahwa pemegang sertifikat memiliki keahlian yang terverifikasi, meningkatkan kepercayaan publik dan kredibilitas di mata instansi pemerintah, lembaga penelitian, maupun organisasi masyarakat sipil.
Dalam lingkungan kerja yang semakin kompetitif, sertifikasi Analis Kebijakan Publik dapat menjadi nilai tambah signifikan. Ini tidak hanya membuka peluang karier yang lebih luas, tetapi juga memastikan bahwa praktisi mampu memenuhi tuntutan pekerjaan yang kompleks dan dinamis dalam perumusan serta evaluasi kebijakan.
Bagi institusi, memiliki staf dengan sertifikasi ini menjamin kualitas analisis kebijakan yang dihasilkan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan efektivitas program-program yang dijalankan.
- Masa berlaku sertifikat
- 3 tahun
- Unit kompetensi diuji
- 9 unit
- Jangkauan tempat uji
- 92+ kota
- Metode asesmen
- Portofolio + praktik
Video pengenalan
Kenali cara PT Gerbang Akselerasi Sukses mendampingi peserta menuju sertifikasi kompetensi, dari pembekalan sampai uji di LSP berlisensi.
Manfaat memiliki sertifikat Analis Kebijakan Publik
Pengakuan kompetensi
Sertifikat Analis Kebijakan Publik adalah bukti resmi negara bahwa kompetensi Anda telah diuji sesuai standar yang berlaku.
Daya saing lebih tinggi
Banyak perusahaan dan tender kini mensyaratkan personel bersertifikat kompetensi untuk peran tertentu.
Nilai tambah pada CV
Sertifikat kompetensi memperkuat profil profesional Anda dan menjadi pembeda saat melamar atau naik jenjang.
Kepercayaan diri kerja
Proses persiapan menuntut Anda menata ulang cara kerja sesuai standar, sehingga lebih siap di lapangan.
- Pengakuan kompetensi resmi sebagai Analis Kebijakan Publik.
- Meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar kerja.
- Memperluas peluang karier di sektor publik maupun swasta.
- Dasar yang kuat untuk pengembangan profesional berkelanjutan.
- Meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas analisis kebijakan.
- Berpartisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan yang lebih baik.
Yang Anda dapatkan
Paket persiapan dan pendampingan uji kompetensi Analis Kebijakan Publik dari GAS mencakup:
- checkmark_altPendampingan pengisian APL-01 dan APL-02 hingga berkas dinyatakan lengkap
- checkmark_altPembekalan materi setiap unit kompetensi oleh praktisi berpengalaman
- checkmark_altSimulasi asesmen mandiri dan tinjauan portofolio sebelum uji
- checkmark_altKoordinasi jadwal dan tempat uji dengan Lembaga Sertifikasi Profesi berlisensi
- checkmark_altModul dan rangkuman standar kompetensi dalam format digital
- checkmark_altSertifikat kompetensi BNSP dan kartu tanda kompeten bagi peserta yang lulus
- checkmark_altGrup konsultasi pasca-asesmen untuk pertanyaan lanjutan
Unit kompetensi skema Analis Kebijakan Publik
Skema ini menguji 9 unit kompetensi berikut. Setiap unit dinilai melalui bukti portofolio, praktik, dan atau wawancara oleh asesor.
- 01
Menghubungkan dan Meramu Informasi dari Berbagai Sumber Lisan
B.062022.008.01
- 02
Membuat Materi Ringkasan (Briefing Material)
S.941000.020.02
- 03
Membuat Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan
M.72AKP00.002.1
- 04
Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Kajian dan Analisis Kebijakan
M.72AKP00.003.1
- 05
Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan
M.72AKP00.004.1
- 06
Mempublikasikan Naskah Kebijakan
M.72AKP00.007.1
- 07
Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan
O.84PPB01.003.1
- 08
Menganalisis Data Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan
O.84PPB01.012.1
- 09
Menyusun Rekomendasi Kebijakan
M.72AKP00.005.1
Persyaratan peserta
- Untuk KKNI Kualifikasi 5:
- Minimal lulusan SMA/sederajat dengan pengalaman kerja di bidang analisis kebijakan minimal 3 tahun; atau
- Minimal mahasiswa S1/D4 semester VI (prodi Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Hukum, atau Ekonomi) dengan pengalaman magang; atau
- Minimal mahasiswa S1/D4 semester VI (prodi lainnya) dengan pengalaman magang dan pernah mengikuti pelatihan analisis kebijakan.
- Untuk KKNI Kualifikasi 6:
- Minimal lulusan SMA/sederajat dengan pengalaman kerja di bidang analisis kebijakan minimal 4 tahun; atau
- Minimal lulusan S1/D4 (prodi Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Hukum, atau Ekonomi); atau
- Minimal lulusan S1/D4 (prodi lainnya) dan pernah mengikuti pelatihan analisis kebijakan Kualifikasi 6; atau
- Pemegang Sertifikat Kompetensi Kualifikasi 5 Bidang Analisis Kebijakan dan pernah mengikuti pelatihan teknis Analisis Kebijakan.
- Untuk KKNI Kualifikasi 7:
- Minimal lulusan SMA/sederajat dengan pengalaman kerja di bidang analisis kebijakan minimal 7 tahun; atau
- Minimal mahasiswa S2 semester II (prodi Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Hukum, atau Ekonomi); atau
- Minimal mahasiswa S2 semester II (prodi lainnya) dan pernah mengikuti pelatihan analisis kebijakan Kualifikasi 7; atau
- Pemegang Sertifikat Kompetensi Kualifikasi 6 Bidang Analisis Kebijakan dan pernah mengikuti pelatihan teknis Analisis Kebijakan.
Proses sertifikasi, langkah demi langkah
- 1
Pemohon memahami skema sertifikasi, persyaratan, dan ruang lingkup yang akan diuji.
- 2
Mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) dengan melampirkan bukti-bukti pendidikan atau pengalaman kerja sesuai jenjang yang dipilih.
- 3
Melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4 (soft file) dan salinan KTP.
- 4
Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan melengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan (portofolio, sertifikat pelatihan, dll.).
- 5
Melakukan uji kompetensi yang dapat meliputi uji tertulis, observasi, atau wawancara oleh asesor kompetensi.
Pengakuan dan peluang karier
Sertifikasi Analis Kebijakan Publik yang dikeluarkan oleh BNSP diakui secara nasional sebagai standar kompetensi profesi. Pengakuan ini memastikan bahwa pemegang sertifikat memenuhi kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan pemerintahan di Indonesia. Ini menjadi tolok ukur penting bagi institusi dalam merekrut dan mengembangkan talenta di bidang analisis kebijakan.
Dengan dukungan dari berbagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi, sertifikasi ini mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, sehingga mampu berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Jadwal dan lokasi uji
Pembekalan dan uji kompetensi dijadwalkan berkala di kota-kota berikut, atau ikuti persiapan daring dari mana saja. Tersedia juga skema in-house untuk satu perusahaan. Lihat juga kalender jadwal terbaru.
Yogyakarta
Hotel Fortuna Grande Malioboro
Jakarta
Hotel Amaris La Codefin Kemang
Surabaya
Hotel Neo Gubeng
Bandung
Hotel Neo Dipatiukur
Bali
Hotel Ibis Kuta
Lombok
Hotel Jayakarta Lombok
Daring
Zoom Meeting (kelas interaktif)
Biaya persiapan dan uji kompetensi mengikuti skema serta LSP pelaksana, dan kami sampaikan saat konsultasi. Tersedia harga korporat untuk pengiriman beberapa peserta dari satu perusahaan.
Batch uji terdekat
Catatan. Jadwal bersifat indikatif dan menyesuaikan kuota LSP pelaksana. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Tempat Uji Kompetensi
Uji kompetensi untuk skema ini dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terlisensi dan memenuhi standar BNSP, yang dapat berupa TUK Mandiri atau Sewaktu.
Istilah penting
- BNSP
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi, lembaga independen yang berwenang menjamin mutu sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia dan menerbitkan sertifikat melalui LSP.
- LSP
- Lembaga Sertifikasi Profesi, lembaga pelaksana sertifikasi yang memperoleh lisensi dari BNSP untuk menguji dan menerbitkan sertifikat pada skema tertentu.
- TUK
- Tempat Uji Kompetensi, lokasi yang diverifikasi LSP untuk melaksanakan uji kompetensi, bisa berupa tempat kerja, lembaga pelatihan, atau TUK mandiri.
- SKKNI
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, rumusan kemampuan kerja yang menjadi acuan unit kompetensi dalam sebuah skema sertifikasi.
- KKNI
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penjenjangan kualifikasi dari level 1 hingga 9 yang menyetarakan capaian pembelajaran, pengalaman kerja, dan sertifikasi.
- APL-01 & APL-02
- Formulir permohonan sertifikasi (APL-01) dan formulir asesmen mandiri (APL-02) yang diisi peserta sebelum uji untuk memetakan bukti terhadap setiap unit kompetensi.
Tempat uji kompetensi Analis Kebijakan Publik di kota Anda
GAS memfasilitasi persiapan dan uji kompetensi Analis Kebijakan Publik untuk peserta dari seluruh Indonesia. Uji dapat diatur di kota-kota berikut, menyesuaikan lokasi Tempat Uji Kompetensi terdekat dan kuota LSP. Jika kota Anda belum tercantum, tim kami tetap dapat mengatur jadwal terdekat atau sesi daring.
Galeri kegiatan pelatihan dan uji kompetensi
Suasana pembekalan, bimbingan teknis, dan pelaksanaan uji kompetensi yang difasilitasi PT Gerbang Akselerasi Sukses di berbagai kota.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Persiapan bersama GAS sangat membantu saya memahami seluk-beluk analisis kebijakan. Proses ujinya terstruktur dan asesornya sangat profesional, membuat saya lebih percaya diri.”
Marilyn Caracas
Peneliti Kebijakan
“Sertifikasi ini membuka wawasan baru dan mengesahkan kompetensi saya. Materi pembekalan dari GAS relevan dengan kebutuhan pekerjaan saya sehari-hari di pemerintahan.”
Budy Hartono Santosa
Staf Kementerian
“Saya sangat merekomendasikan sertifikasi Analis Kebijakan Publik ini. Dukungan dari tim GAS luar biasa, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan uji. Sangat profesional!”
Roswita Trismitro
Konsultan Independen
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Apa itu sertifikasi Analis Kebijakan Publik
Ini adalah pengakuan resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atas kompetensi seseorang dalam bidang analisis kebijakan publik. Sertifikasi ini mengesahkan kemampuan Anda dalam merumuskan, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan.
Siapa yang cocok mengikuti sertifikasi ini
Sertifikasi ini cocok untuk profesional di sektor publik, peneliti, konsultan, mahasiswa, dan individu yang memiliki minat atau pengalaman dalam analisis kebijakan. Ini dirancang untuk berbagai jenjang, mulai dari level dasar hingga tingkat ahli.
Apa manfaat memiliki sertifikat Analis Kebijakan Publik
Manfaatnya termasuk peningkatan kredibilitas profesional, pengakuan kompetensi secara nasional, peluang karier yang lebih luas, dan dasar yang kuat untuk pengembangan kemampuan analisis kebijakan Anda secara berkelanjutan.
Bagaimana proses uji kompetensinya
Prosesnya melibatkan pengisian formulir pendaftaran, pengumpulan bukti-bukti relevan, dan pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi. Asesmen dapat berupa uji tertulis, observasi praktik, atau wawancara untuk memverifikasi penguasaan unit kompetensi.
Apakah ada jenjang kualifikasi yang berbeda
Ya, skema ini tersedia dalam beberapa jenjang kualifikasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), seperti KKNI Kualifikasi 5, 6, dan 7. Setiap jenjang memiliki persyaratan dan unit kompetensi yang spesifik.
Berapa lama masa berlaku sertifikat ini
Sertifikat kompetensi Analis Kebijakan Publik umumnya berlaku selama tiga tahun. Setelah masa berlaku habis, pemegang sertifikat perlu mengikuti proses resertifikasi untuk memperbarui pengakuannya.
Di mana saya bisa mengikuti pelatihan untuk persiapan sertifikasi ini
Anda dapat mengikuti pelatihan persiapan di lembaga-lembaga pelatihan yang memiliki program relevan dengan skema Analis Kebijakan Publik. Pastikan lembaga tersebut memiliki rekam jejak yang baik dalam mempersiapkan peserta untuk uji kompetensi BNSP.
Apakah sertifikat ini diakui secara internasional
Sertifikasi BNSP diakui secara nasional di Indonesia. Namun, pengakuan internasional dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antarnegara atau organisasi profesi global. Sertifikat ini menjadi bukti standar kompetensi yang kuat di tingkat nasional.
Mau tanya-tanya atau konsultasi seputar Analis Kebijakan Publik ini?
Ngobrol langsung dengan tim PT Gerbang Akselerasi Sukses lewat WhatsApp. Tanyakan apa saja soal skema, persyaratan berkas, jadwal uji, sampai harga korporat, dan kami bantu petakan langkahnya tanpa biaya.
Jam layanan Senin sampai Jumat, 08.00 hingga 17.00 WIB. Di luar jam tersebut, pesan Anda tetap kami balas pada hari kerja berikutnya.
Batch terdekat 17–19 November 2026
Siap ikut sertifikasi Analis Kebijakan Publik?
Tim GAS membantu dari pemetaan skema, penyiapan berkas, pembekalan, sampai penjadwalan uji di LSP berlisensi.
Lainnya
Skema sertifikasi terkait
Ahli Utama Kewilayahan
Dapatkan pengakuan kompetensi tertinggi dalam pengembangan dan analisis kewilayahan untuk karir profesional Anda.
Tenaga Pemasar Manajerial Penjualan
Sertifikasi ini mengukuhkan keahlian Anda dalam merencanakan, mengelola, dan memimpin tim penjualan untuk mencapai target bisnis yang strategis.
Teknisi Perpajakan PPh Badan Sektor Usaha Jasa dan Perdagangan
Sertifikasi ini menguji kompetensi dalam mengelola kewajiban Pajak Penghasilan Badan khusus untuk sektor jasa dan perdagangan.
Disclaimer. pelatihandansertifikasi.com adalah layanan PT Gerbang Akselerasi Sukses yang memfasilitasi persiapan dan pendaftaran uji kompetensi bersertifikat BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) berlisensi. Situs ini tidak berafiliasi dengan situs resmi bnsp.go.id. Nama dan logo BNSP adalah hak milik Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat diterbitkan oleh BNSP melalui LSP yang berwenang, bukan oleh GAS. Hubungi tim kami untuk detail skema dan LSP pelaksana.
Tertarik dengan program sertifikasi Analis Kebijakan Publik?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.