Pelatihan Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan

Outline materi

1. 01 Pendahuluan

   • Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan pertambangan, Migas, perkebunan, dan industri lainnya di kawasan hutan
   • Perizinan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-Restorasi Ekosistem, serta IPPKH untuk kegiatan operasi produksi pertambangan dan kegiatan non tambang
   • Reklamasi pasca tambang di kawasan hutan
   • Refleksi atas strategi dan aksi percepatan kepastian hukum dan usaha di kawasan hutan
   • Model tata kelola hutan yang mensejahterakan masyarakat dan mendukung keberlangsungan perusahaan di kawasan hutan

2. 02 Kebijakan Pertanahan

   • Hak penguasaan lahan di kawasan hutan dan pengelolaannya
   • Pengkajian dan penanganan masalah pertanahan, konflik, sengketa, dan perkara pertanahan serta penyelesaiannya
   • Eksistensi tanah ulayat di kawasan hutan untuk industri pertambangan, migas, kehutanan, dan perkebunan
   • Pengadaan dan pembebasan tanah sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012
   • Menuju reforma Agraria di kawasan hutan
   • Kepemilikan hak atas tanah berdasarkan ketetapan pemerintah dan adat
   • Sertifikasi hak atas tanah

3. 03 Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

   • Mekanisme, tata cara, dan persyaratan permohonan pinjam pakai kawasan hutan
   • Waktu proses pengurusan perizinan pinjam pakai kawasan hutan serta kendala dan solusinya
   • Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/Menhut-II/2011 juncto No.P.38/Menhut-II/2012, No.P.14/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
   • Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Pertambangan dan Perkebunan
   • Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Kawasan Hutan
   • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
   • P.20/Menhut-II/2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu
   • P.21/Menhut-II/2013 Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu

4. 04 Tumpang Tindih Lahan dan Izin di Kawasan Hutan

   • Masalah utama tumpang tindih lahan di kawasan hutan
   • Masalah utama tumpang tindih perizinan di kawasan hutan
   • Sinkronisasi peraturan lintas sektoral
   • Tambang Rakyat
   • Koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi
   • Pemekaran wilayah
   • Perbedaan luas wilayah
   • Penerbitan izin akibat penggantian Bupati tanpa koordinasi

5. 05 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kendala dan Pelaksanaannya

   • Peraturan Menteri Kehutanan No.P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi untuk PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
   • Potensi terjadinya pungutan liar dalam pelaksanaan kewajiban penyetoran penerimaan negara oleh perusahaan
   • Pelaksanaan pembayaran penerimaan negara oleh perusahaan, jenis-jenis pembayaran penerimaan negara yang disetorkan, serta kendala dan tantangan dalam penyetorannya
   • Aliran penerimaan sektor kehutanan dan konteks REDD+ (pajak; PPh, PPn, PBB; non-pajak; PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi), IIUPH (Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan))
   • Penatausahaan PNBP dan denda pelanggaran eksploitasi hutan

Metode penyampaian

• Presentasi interaktif
• Diskusi kelompok
• Studi kasus nyata
• Simulasi
• Evaluasi komprehensif

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan perizinan & regulasi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Fasilitas

• Modul/Handout
• Sertifikat pelatihan
• Tas training
• Training Kit (dokumentasi foto, blocknote, ATK, dll.)
• 2x Coffe Break & 1x Lunch, Dinner
• Souvenir eksklusif
• Ruang pelatihan ber-AC dan multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 16–18 September 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

Pertanyaan umum